Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan musyawarah mufakat yang pelaksanaannya melalui perundingan secara bipartit (dimana proses bipartit wajib dilakukan sebelum ke proses selanjutnya. Begitu juga dalam penyelesaian di luar pengadilan, prinsip musyawarah diutamakan.

Apabila permasalahan telah dapat diselesaikan secara bipartit (kekeluargaan) maka dibuatkan Persetujuan Bersama secara Bipartit. Dana apabila permasalahan tidak selesai secara bipartit, maka para pihak yang berselisih melalui kesepakatan bebas memilih penyelesaian melalui Arbitrase, Konsilasi atau Mediasi

Dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima pelimpahan Penyelesaian Perselisihan, mediator mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan sidang mediasi.

Apabila perundingan mediasi dicapai kesepakatan dibuat Persetujuan Bersama yang ditandatangani para pihak dan disaksikan mediator dan dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial di Semarang.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian PHI melalui mediasi, maka :

a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis

b. Anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak

c. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima anjuran tertulis.

d. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis

e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis ini disetujui, mediator harus sudah selesai membantu pihak membuat PB untuk dicatatkan di pengadilan HI.

SOP Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial klikĀ disini dan disini