Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri

Kamis, 20/02/2020, Disperinaker mengadakan kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri di Hotel Tjokro Klaten. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Setda Kabupaten Klaten mewakili Ibu Bupati Klaten, Kepala Disperinaker Kab. Klaten, panitia kegiatan, 5 orang narasumber dari Disperinaker, BBKB, BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Jateng serta 150 orang peserta dari pelaku usaha.

Dalam kegiatan ini, setiap peserta mendapatkan alat tulis, tas, kaos, transport dan segudang ilmu tentang industri. Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, do’a, laporan pejabat penanggungjawab teknis kegiatan, sambutan-sambutan dan materi.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Latif Sucahyo, S.AP. selaku pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan, yaitu meningkatkan kemampuan para pelaku usaha industri di Kabupaten Klaten.

Selanjutnya adalah sambutan dari Drs. Slamet Widodo, MM. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menyampaikan harapan agar para pelaku industri tidak boleh abai dengan perkembangan teknologi revolusi industri 4.0.

Sambutan terakhir dari Ir. Wahyu Prasetya selaku Asisten 2 Setda Kabupaten Klaten. Beliau mengawali sambutan dengan yel-yel untuk menyemangati peserta. Beliau menyampaikan harapan mudah2an kegiatan yg melibatkan para pelaku usaha industri ini memberi dampak positif dalam pembangunan Kab. Klaten khususnya di bidang ekonomi.

Materi pertama disampaikan oleh Drs. Slamet Widodo, MM. tentang kebijakan Kabupaten Klaten di bidang industri untuk Klaten yang maju, mandiri dan berdaya saing. Beliau menyampaikan jika di Klaten terdapat 11 klaster industri, antara lain : lurik, batik, konveksi, desa wisata, lereng merapi, minapolitan, meubel, handycraft, keramik dan logam. Beliau siap membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya di Kabupaten Klaten.

Materi kedua disampaikan oleh Dr. Ir. Retno Widiastuti, MM. dari Balai Besar Kerajinan Batik (BBKB) Yogyakarta mengenai Peningkatan Kualitas Dan Penerapan ISO/SNI Melalui Layanan Lembaga Penilaian Kesesuaian. SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan dan produk yang disusun dan disepakati oleh pihak pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) sebagai acuan yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Tujuan dari penerapan SNI sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas produksi dalam negeri, meningkatnya daya saing, membendung produk luar negeri yang tidak berkualitas dan melindungi konsumen.

Materi ketiga disampaikan oleh AP purnomo, BSc dari Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Kecil. Saat ini izin untuk usaha mikro kecil diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) . Beliau menyampaikan jika DPMPTSP Klaten siap memandu dalam pengurusan izin melalui OSS tersebut melalui https://oss.go.id/portal/

Materi keempat disampaikan oleh Bank Jateng yang menyampaikan tentang kredit subsidi. Berikut persyaratan mengajukan kredit subsidi di Bank Jateng :
Syarat Umum :
Syarat-syarat, proses dan mekanisme mengacu pada ketentuan kredit yang berlaku pada PT BPR Bank Klaten (perseroda).
SYARAT KHUSUS :

  1. Pengusaha mikro berdomisili dan menjalankan usaha di Kabupaten Klaten
  2. Pengusaha mikro tercantum dalam database dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah dan wajib memiliki SIUM.
  3. Pengusaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- diluar tanah dan bangunan usaha atau memiliki omset penjualan maksimal Rp. 300.000.000,- setahun, setara Rp. 25.000.000 perbulan atau Rp. 833.000 perhari.
  4. Usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau upaya pengembangan.
  5. Pengusaha mikro mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait.
  6. calon debitur harus mempunyai rekening tabungan di PT BPR Bank Klaten (Perseroda)

Materi terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyampaikan tentang kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Disampaikan juga bahwa
kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak ada minimalnya, sehingga jika ada usaha yang hanya mempunyai 1 orang tenaga kerja pun bisa diikutkan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *